Perekonomian Indonesia

BAB II

Kebijakan Ekonomi di Indonesia Selama Periode 1950 – 1965, Khususnya terhadap Penanaman Modal Asing

2.1. Berbagai Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia Merdeka pada Awal Tahun 1950 – an

Seperti negara – negara berkembang lain yang baru lepas dari kekuasaan kolonial, kebijaksanaan – kebijaksanaan ekonomi di Indonesia pada awal tahun 1950 – an sebagian besar dibentuk oleh saling mempengaruhi masalah – masalah sosial dan ekonomi yang objektif yang menghadapkan negara dan gagasan – gagasan ekonomi dasar dari para perumus kebijaksanaan ekonomi yang utama. Dihadapkan pada tugas berat mendamaikan kembali kebutuhan mendesak untuk merehabilitas ekonomi yang mengalami kehancuran secara luas selama pendudukan Jepang dan Revolusi, dengan permintaan umum yang kuat untuk mengubah ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional, para perumus kebijaksanaan Indonesia mengambil beberapa langkah untuk sekurangnya menampung permintaan – permintaan mendesak nasionalisme ekonomi.[1]

Untuk mengembangkan kewirausahaan pribumi Indonesia dan meletakkan kegiatan ekonomi yang penting dibawah kontrol nasional, pada tahun 1950 pemerintah memperkenalkan program benteng yang memberikan izin – izin da kredit impor kepada importir pribumi. Hal ini, membuahkan hasil pada pertengahan tahun 1950 – an. Sekitar 70 % perdagangan impor Indonesia ditangani oleh para pengusaha Indonesia. Program benteng memfokus pada pengamanan kontrol nasional atas perdagangan impor. Sektor ini bukan hanya paling rentan terhadap kontrol negara melalui alokasi izin impor tetapi juga hampir dapat dimasuki oleh para calon pengusaha Indonesia. Hal ini, karena jumlah modal dan sumber – sumber daya perusahaan yang diperlukan relatif kecil dibandingkan kegiatan – kegiatan lain seperti manufaktur. Diharapkan bahwa melalui perdagangan impor ini para pengusaha pribumi Indonesia lambat laun akan mampu mengakumulasi modal yang cukup untuk masuk ke sektor – sektor lain. ( Robison, 1986 : 44 ).

Karena program benteng telah menjadi fokus usaha pemerintah Indonesia untuk mempribumikan ekonomi dengan mendorong pengusaha Indonesia, sedikitnya memperlihatkan kegagalan skema ini mencapai tujuan – tujuan yang dinyatakan. Beberapa pejabat senior yang bertugas dalam program ini tidak mempunyai terlalu banyak bayangan mengenai efektivitasnya, sebuah tema yang dicerminkan dalam surat – surat Sumitro Djojohadikusumo yang menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir ( 1950 – 1951 ) yang ditugasi mengepalai administrasi program ini. Sebagai seorang politisi yang keras kepala, Sumitro memperhitungkan bahwa “ meskipun 7 dari 10 ahli waris program benteng mungkin berubah menjadi bajingan, tiga yang masih tersisa berkembang baik menjadi pengusaha yang sesungguhnya “. ( Djojohadikusumo, 1986 : 15 ).

Untuk membantu para calon pengusaha pribumi Indonesia pada awal tahun 1950 – an pemerintah Indonesia juga mendirikan lembaga – lembaga kredit baru, seperti :

a.       Bank Industri Negara ( BIN ) untuk menyediakan kredit bagi proyek – proyek industri, pertambangan dan pertanian.

b.      Bank Negara Indonesia 1946 ( BNI ) untuk menyediakan kredit bagi para eksportir dan importir Indonesia.

c.       Yayasan Kredit yang menyediakan jaminan bagi kredit – kredit yang tidak mempunyai jaminan.

Dalam usaha – usaha untuk mematahkan kontrol Belanda atas perdagangan ekspor dan impor, pemerintah Indonesia juga mengandalkan pada dua perusahaan dagang negara, Perusahaan Dagang Pusat ( CTC / Central Trading Company ) dan Usaha Indonesia ( Usindo ), untuk mengekspor produk industri dan pertanian dan mengimpor bahan – bahan mentah untuk bangunan – bangunan industri yang dibiayai oleh BIN. ( Robison, 1986 : 41 ).

Berbagai tindakan untuk mempribumikan ekonomi sebagian besar dihubungkan dengan ekspansi perusahaan – perusahaan berskala besar yang dimiliki orang Indonesia pribumi. Namun demikian, karena sebagian besar aktivitas ekonomi orang – orang Indonesia pribumi sejak masa kolonial masih terbatas pada kerajinan tangan dan aktivitas berskala kecil, pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan untuk mendorong kegiatan ini. Usaha – usaha ini mencakup kampanye koperasi, bentuk usaha yang digemari Mohammad Hatta, wakil presiden pertama dan diabadikan dalam UUD 1945 ( Hatta, 1956 : 39 ; Rice, 1983 : 63 – 65 ).

Untuk memajukan perkembangan koperasi pemerintah Indonesia menyediakan kredit dan informasi juga mengadakan kursus – kursus bagi para calon pemimpin koperasi. Hal ini, membuahkan hasil terbukti jumlah koperasi bertambah secara pesat dari 1153 pada tahun 1950 menjadi 9340 pada tahun 1954. Sebagian besar koperasi yang didirikan selama periode kolonial berdasar kredit, tetapi sesudah kemerdekaan sebuah tipe baru muncul yakni KUD, lembaga multi tujuan yang tidak hanya menyediakan kredit tetapi juga membeli barang – barang untuk para anggotanya dan juga menjual produk mereka. Diantara lebih dari 9000 koperasi yang terdaftar pada tahun 1954, 3413 adalah KUD ( Burger, 1975 : 172 ).

Tambahan lagi untuk memajukan koperasi, pemerintah juga mengambil langkah untuk mendorong industri – industri kecil, memperkenalkan pinjaman dan program mekanisme untuk menyediakan bantuan langsung kepada produsen industri berskala kecil yang sebagian besar beralokasi di Jawa dan Madura. Meskipun berbagai kesulitan dalam pelaksanaan, skema ini bermanfaat dalam meningkatkan hasil produsen kecil ( Paauw, 1963 : 216 ). Sadar bahwa pendapatan dan penggunaan ekonomi barang – barang modal yang diperlukan untuk memperluas dan memperbaiki hasil industri kecil tetapi yang secara umum tidak dapat dimasuki oleh produsen kecil secara individu, pemerintah mendirikan berbagai induk untuk pengumpulan dan penyebaran informasi teknis dan pasar. Meskipun induk mengalami masalah – masalah awal karena tidak efesiennya administrasi, program menjadi lebih sukses sesudah dikurangi sesuai dengan proporsi yang lebih dapat dikelola.

2.2. Pengaruh Faktor – Faktor dan Gagasan – Gagasan Sosial Ekonomi serta Dampaknya bagi Berbagai Kebijaksanaan Ekonomi[2]

Gagasan – gagasan ekonomi para perumus kebijasanaan ekonomi Indonesia selama periode awal kemerdekaan sebagian besar dibentuk oleh masa lampau kolonial Indonesia dan struktur ekonomi yang dihasilkan yang diwarisi dari Belanda. Karena struktur ekonomi kolonial yang dibenci, dimana orang – orang pribumi menduduki posisi ekonomi yang paling bawah, diasosiasikan dengan kapitalisme dan liberalisme persaingan bebas ( Higgins, 1986 : 694 ), banyak para pendiri Republik Indonesia, intelektual, perumus kebijaksanaan periode awal kemerdekaan tertarik pada sosialisme dan demokrasi sosial.

Meskipun telah ada konflik ideologis yang tajam antara para pemimpin Indonesia selama periode kolonial, revolusi dan periode awal kemerdekaan terutama antara para pemimpin partai agama di satu pihak dengan kaum nasionalis yang lebih radikal dan komunis pada pihak lain, terdapat kecurigaan yang berkembang luas terhadap kapitalisme liberal, persaingan bebas ( tidak terkendali ) dan perusahaan swasta ( utamanya asing ) dan aspirasi yang secara imbang dapat meresap untuk membangun sebuah ekonomi nasional dengan cara yang bersesuaian dengan masyarakat adil dan makmur.

Penghapusan berbagai ekonomi Belanda di Indonesia menyumbang banyak menuju pemuasan aspirasi – aspirasi nasionalis ekonomi ‘menjadi tuan rumah sendiri’ tetapi aspirasi –aspirasi ini tidak terpuaskan secara penuh. Sumber kejengkelan adalah dominasi yang berlanjut usahawan China, tanpa menghiraukan apakah mereka warga negara Indonesia atau Asing, dalam bagian – bagian ekonomi yang krusial termasuk perdagangan antara di wilayah pedesaan dan perdagangan eceran di wilayah perkotaan. Dalam kenyataannya, dominasi Belanda dan China terhadap Ekonomi Indonesia selama periode kolonial inilah mengantarkan Everett Hawkins (alm), seorang ekonomi Amerika yang bekerja di Indonesia selama akhir tahun 1950 – an dan awal tahun 1960 – an. Berbicara mengenai kolonialisme ganda dalam kasus ekonomi Indonesia.

Aktivitas ekonomi orang – orang China jauh lebih banyak terjalin dengan orang – orang Indonesia pribumi daripada dengan Belanda, merupakan hambatan lain untuk membatasi kegiatan ekonomi China berdasarkan keterlibtan mereka dalam perdagangan antara. Dalam aturan resmi, sejumlah pejabat pemerintah senior dapat memberikan bantuan seperti izin usaha. Tetapi kenyataannya, kadang – kadang mereka memberikan pilihan kepada para uasahawan China karena keuntungan kedua pihak yang nyata. Hal tersebut juga merupakan halangan laten untuk memajukan pengusaha pribumi dengan biaya orang China.

Pada akhir tahun 1950 –an beberapa tindakan diambil untuk memotong aktivitas ekonomi China tetapi hanya diarahkan kepada China warga negara asing. Tindakan ini mencakup nasionalisasi petusahaan – perusahaan orang China asing yang pro – Taiwan pada tahun 1958 dengan alasan keterlibatan Taiwan dalam pemberontakkan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia ) seperti yang diduga dan pengusiran orang – orang asing sebagian besar warga negara RRC dari daerah pedesaan terutama daerah di luar ibukota distrik dan provinsi pada tahun 1959 / 1960.

Pelaksanaan tindakan pemerintah, yang dikenal dengan PP No. 10 / 1959, diterapkan secara besar – besaran didaerah pedesaan Jawa terutama Provinsi Jawa Barat meskipun mendapat tantangan dari diplomat – diplomat Kedutaan Besar China. Satu dari akibat tindakan anti – China dan kerusuhan – kerusuhan anti – China, menggerakkan ratusan ribu eksodus ‘orang asing’ yang sebagian besar para pedagang China yang miskin ketanah airnya di China. Dalam kenyataan, selama periode ini sejumlah orang – orang China lainnya tidak terpengaruh oleh peraturan pemerintah, yang disebutkan diatas. Termasuk mereka yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga memilih kembali ke tanah airnya yang tidak dikenal, terpikat oleh panggilan nyaring hui guio ( kembali ke tanah air ). Namun demikian, kesulitan – kesulitan ekonomi yang disebabkan pengusiran para pedagang China ‘asing’ dari daerah pedesaan juga persahabatan yang tengah tumbuh yang mulai dibangun Presiden Soekarno dengan RRC, membawa pelunakan dan kemudian mencabut PP No. 10. Dalam kenyataan, setidaknya pada saat itu PP 10 dianggap hanya sedikit memajukan kekuatan ekonomi orang Indonesia pribumi ( Anspach, 1969 : 195 ), tetapi dalam jangka panjang pengusiran ini memang telah membawa peningkatan pesat orang – orang pribumi Indonesia sendiri dalam aktivitas perdagangan eceran.

2.3. Perubahan Menuju Ekonomi Terpimpin

Meskipun pada akhir tahun 1955 pemerintah Indonesia telah mengajukan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama ( 1956 – 1960 ) yang disiapkan oleh Biro Perencanaan Nasional dengan bantuan beberapa penasehat asing dan kolega penelitian seperti Benjamin Higgins, Nathan Keyfitz, Daniel Neumark, Jamie Mackie dan berbagai peneliti Indonesia seperti Widjojo dan Sadli, penggolakkan politik, pemberontakkan PRRI / Permesta di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara dan kemunduran kondisi ekonomi pada akhir tahun 1950 – an membuat pelaksanaan Repelita I menjadi tidak mungkin. Repelita I sesungguhnya merupakan program yang agak sederhana, sebagian besar berisi proyeksi – proyeksi yang dibuat berbagai kementerian termasuk pembentukkan 92 proyek industri percontohan, 61 buah pabrik energi dan perbaikan serta perluasan infrastruktur fisik termasuk jalan kereta api, jalan raya dan pelabuhan – pelabuhan ( Higgins, 1968 : 697 – 698 ).

Berbagai proyeksi yang dimasukkan dalam Repelita I didasarkan pada asumsi bahwa tekanan – tekanan inflasi akan tetap lunak dan bahwa kecenderungan produksi yang meningkat pada awal tahun 1950 –an akan berlanjut melewati akhir tahun 1950 – an. Walaupun tidak semua tujuan baik Repelita I kesampaian karena inflasi yang meningkat secara tajam yang berasal dari defisit anggaran yang meningkat, dan kestabilan politik membuat berbagai proyeksi berantakkan.[3]

Sebagai akibat kekacauan politik yang berkepanjangan dan jalan buntu dalam konstituante ( badan yang bertugas merancang konstitusi permanen bagi Indonesia ) mngenai apakah dasar ideologis negara harus Pancasila atau Islam, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dengan kembali ke UUD 1945 kabinet menjadi bersifat presidensial dengan presiden Soekarno berfungsi bukan hanya sebagai kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan.

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberi Presiden Soekarno sendiri kekuasaan eksekutif yang meningkat dan pemecatan parlemen terpilih dan Badan Konstituante pada awal tahun 1960 menandai permulaan periode Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.sejalan dengan era baru ekonomi terpimpin dan sosialisme ala Indonesia, presiden Soekarno mengangkat Dewan Perancang Nasional ( DEPERNAS ) yang dikepalai Mohammad Yamin, salah satu pemimpin nasionalis Indonesia terkemuka. Badan perancang ini di beri tanggung jawab untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Delapan Tahun. Tidak seperti Repelita I yang secara murni merupakan dokumen ekonomi, Rencana Delapan Tahun yang diperkenalkan pada tahun 1960 lebih bersifat politik, karena dokumen ini merupakan dokumen ekonomi yang menggariskan jenis masyarakat yang diharapkan tercapai dengan rencana tersebut. Kepentingan politik dan simbolik Rencana Delapan Tahun dengan jelas ditunjukkan oleh fakta bahwa dokumen dihasilkan dalam 18 volume, 8 bagian dan 1945 pasal untuk menyimbolkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sesungguhnya Rencana Delapan Tahun hanya merupakan kumpulan beberapa proyek yang dimaksudkan untuk menyenangkan setiap orang dengan menghindarkan ketentuan proritas yang jelas. Rancangan mengelakkan kriteria latar yang jelas untuk alokasi sumber – sumber daya sekalipun kekurangan dana secara serius, sehubungan dengan kemerosotan anggaran dan penghasilan ekspor. Satu hal penting secara ideologis, unsur yang lebih konkret Rencana Delapan Tahun menyatakan bahwa dibawah sosialisme ala Indonesia setiap warga negara berhak atas apa yang pada akhir tahun 1970 – an disebut kebutuhan dasar manusia, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fasilitas, jasmani hari tua dan kebebasan untuk mengembangkan kehidupan kultural dan spiritual ( Higgins, 1968 : 699 ).

Rencana tersebut mengalami nasib yang sama dengan Repelita I. Inflasi yang meningkat secara cepat disebabkan pengeluaran besar untuk kampanye militer dalam rangka merebut Irian Jaya pada tahun 1961 / 1962 dan berikut kampanye ‘Ganyang Malaysia’ tahun 1963 / 1966 di tambah kemerosotan ekonomi yang terjdi secara cepat dan kekacauan politik yang terus menerus membuat pelaksanaan Rancangan Pembangunan Delapan Tahun sama – sama tidak mungkin.

Untuk periode yang singkat pada tahun 1963 sebuah harapan muncul setelah penduduk politik Irian Jaya oleh Belanda dibawah pengawasanPBB, Presiden Soekarno lebih dapat menerima pandangan bahwa negara Indonesia harus memusatkan perhatian dan energinya pada stabilitas dan rehabilitas ekonomi jangka panjang serta pembangunan ekonomi berikutnya. Untuk mengajak presiden Soekarno menjalankan pembangunan ekonomi, presiden Kennedy mengirimkan sebuah tim resmi untuk melihat kebutuhan – kebutuhan ekonomi Indonesia dan untuk merekomendasikan langkah – langkah bagi perbaikan ekonomi termasuk tindakan – tindakan yang dapat dibantu secara finansial oleh Amerika Serikat. Pada akhirnya tidak satupun rekomendasi dapat diberikan tim Humphrey karen Indonesia dibangun dengan sikap yang semakin anti – barat, sesudah konfrontasi dengan Malaysia.

Pada kubu domestik kaum ekonom akademis, sebagian besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ( FEUI ) dan beberapa ilmuwan sosial termotivasi ketika Subandrio, wakil perdana menteri dan menteri luar negeri dan orang kedua yang paling berkuasa di Indonesia setelah presiden Soekarno meminta soedjatmoko, seorang intelektual Indonesia terkemuka untuk membantunya merumuskan sebuah program ekonomi baru bagi Indonesia. Soedjatmoko dan Sarbini Sumawinata dari FEUI dan beberapa ekonomi FEUI lain termasuk Widjojo dan Sadli menerima undangan Subandrio dan selanjutnya dipasang untuk mempersiapkan sebuah dokomen baru yang disebut DEKON ( Deklarasi Ekonomi ).

Fokus DEKON adalah dekonsentrasi yang sesungguhnya melibatka apa yang sekarang disebut deregulasi dan debirokratisasi. Oleh karenanya akronim DEKON mengacu bukan hanya pada deklarasi ekonomi tetapi juga fokus program. Soedjatmoko, Sarbini dan kelompok ekonom FEUI lainnya memikul kewajiban mempersiapkan DEKON secara serius karena dalam DEKON mereka melihat peluang untuk menimbulkan keretakkan antara Soekarno dan kaum komunis ( yang telah memupuk kakuasaan politik semakin besar di bawah Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin ). Program Ekonomi DEKON yang mereka harapkan dapat membahayakan perjuangan komunis untuk menjadikan Indonesia komunis dengan menarik perhatian pada masalah – masalah ekonomi yang gawat. Dengan menyoroti masalah – masalah ekonomi ini, masalah serius kontrol negara diharapkan juga dibawa menjadi pusat perhatian.

Meskipun tanggapan Subandrio terhadap DEKON sungguh menyenangkan, kaum komunis mampu menetralisasikan seluruh serangan dokumen ekonomi ini sebelum secara resmi diserahkan kepada pemerintah, dengan bersikeras memasukkan beberapa pernyataan pada bagian pembukaan untuk menekankan bahwa selama fase demokrasi nasional yang sekarang dialami Indonesia ( pada tahun 1963 ) fokus nasional seharusnya pada anti – imperialisme. Akibatnya DEKON tidak menghasilkan apa – apa.

Karena sumberdaya yang langka semakin diarahkan pada kampanye militer melawan Malaysia sesudah tahun 1963, inflasi naik terus sampai tiga digit, yang mendislokasikan ekonomi yang turun kebawah lebih jauh sampai menjadi berantakkan pada saat kudeta PKI 30 September 1965 berlangsung. Sebagai akibat dislokasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi selama awal tahun 1960 –an hanya 2,1 % , bahkan kurang dari tingkat rata – rata pertumbuhan penduduk 2,6 % . karena itu selama bagian pertama tahun 1960 – an penduduk Indonesia mengalami kemerosotan pendapatan perkapita sama seperti selama penduduk Jepang dan Revolusi Kemerdekaan.

2.4. Kebijaksanaan terhadap Penanaman Modal Asing[4]

Diantara berbagai kebijaksanaan ekonomi Indonesia selama tahun 1950 –an, kebijaksanaan yang berhubungan dengan investasi asing merupakan hal yang sangat menarik. Hal ini karena keteguhan Indonesia untuk memutus masa lampau kolonialnya barangkali tidak dinyatakan lebih tegas dalam hal lainnya kecuali dalam sikap dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan investasi asing. Permusuhan Indonesia yang tetap hidup sebegitu jauh terhadap penanaman modal asing, seperti ditunjukkan sebelumnya, disebabkan oleh kenyataan bahwa setelah menyerah terimaan kadaulatan kepada Indonesia pada bulan Desember 1949 semua perusahaan Belanda tidak hanya diperbolehkan melanjutkan operasinya di Indonesia, tetapi juga mempertahankan posisi dominan dalam ekonomi Indonesia. Dalam kenyataannya, 5 perusahaan dagang besar masih menikmati praktek monopoli mereka. Tidak mengherankan jika Sumitro mendorong program benteng sebagai salah satu jalan untuk membangun sebuah perimbangan terhadap kepentingan – kepentingan ekonomi Indonesia.

Sumitro mengemukakan bahwa sebelum diizinkan masuk ke Indonesia, modal asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Ø  Harus ada sekurang – kurangnya partisipasi minimum modal domestik dari orang Indonesia dalam berbagai proyek investasi asing.

Ø  Harus juga terdapat partisipasi minimum orang Indonesia dalam manajemen proyek – proyek investasi asing.

Ø  Para investor asing diwajibkan untuk melatih orang – orang Indonesia.

Ø  Para investor asing diwajibkan untuk memperkerjakan sebanyak mungkin orang Indonesia.

Ø  Para investor asing harus mengamati hubungan – hubungan kerja dengan baik.

Ø  Para investor asing diwajibkan untuk menginvestasikan kembali sebagian keuntungan proyek – proyek mereka di Indonesia.

Satu hal yang menarik tentang persyaratan yang disarankan bagi penanaman modal asing ini adalah bahwa banyak kewajiban – kewajiban tersebut kemudian dimasukkan dalam Undang – Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan peraturan – peraturan berikutnya yang mengatur investasi asing dibawah Orde Baru.

Kehadiran perusahaan – perusahaan Barat dan Belanda yang berlanjut ( beberapa diantaranya sejak awal tahun 1930 –an ketika proteksi melalui bea impor dan kuota menarik perusahaan – perusahaan multinasional seperti Unilever, British American Tobacco ( BAT ), Bata dan Goodyear mendirikan perusahaan – perusahaan di Indonesia ), Menghadap pemerintah Indonesia pada delima yang sulit. Pemerintah Indonesia diikat dengan berbagai komitmen perjanjian internasional, dituntut berkomitmen melindungi hak – hak hukum perusahaan asing, sedangkan tekanan – tekanan politik yang kuat termasuk dari tingkat desa memaksa pemerintah mengambil langkah untuk mengakhiri berbagai permintaan nasionalis yang keras dari beberapa kelompok penekan. Namun demikian, dimanapun pemerintah merasa berkewajiban diatas dasar – dasar hukum untuk memihak pada perusahaan – perusahaan asing, pemerintah berhadapan dengan oposisi politik yang kuat yang memaksa untuk mundur bahkan dalam sebuah kasus memaksa untuk berhenti.[5]

Salah satu contoh penting adalah upya pemerintah Wilopo ( 1952 – 953 ) untuk menghentikan serbuan tidak sah para penghuni liar tanah – tanah perkebunan yang kebanyakkan masih dimiliki perusahaan – perusahaan tembakau Belanda di Sumatera Utara. Meskipun pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi Sumatera Utara melakukan beberapa usaha untuk merancang sebuah perjanjian antara perusahaa – perusahaan tembakau asing dengan berbagai organisasi petani dan pekerja untuk menyelesaikan konflik agraria, organisasi – organisasi petani yang lebih militan   didukung oleh surat kabar Medan mengkritik pedas pemerintah pusat dan provinsi karena memperpanjang pengakuan terhadap konsesi – konsesi pertanian dan persewaan tanah jangka panjang yang diberikan kepada perusahaan – perusahaan tembakau selam periode kolonial. Pemerintah Indonesia didesak golongan – golongan nasionalis dan organisasi – organisasi petani militan untuk mengakhiri kebijaksanaan agraria lama dengan mensosialisasikan tanah – tanah tembakau dan meredistribusikan tanah – tanah yang dinasionalisasikan kepada para petani tidak bertanah, daripada berusaha mengakomodasikan kepentingan – kepentingan perusahaan tembakau.

Bahkan ketika Asosiasi Perkebunan Tembakau Asing setuju meninggalkan klaim – klaim sah atas sekitar separuh tanah – tanah yang disengketakan, organisasi – organisasi petani yang lebih militan menekan melalui permintaan dan demonstrasi. Hal ini mengakibatkan pecahnya peristiwa Tanjung Morawa pada tahun 1953, yang dalam peristiwa ini, polisi telah membunuh 1 orang Indonesia, 4 orang China dan melukai 17 orang lainnya.

Peristiwa Tanjung Morawa menimbulkan kegemparan dan kritik – kritik keras terhadap pemerintah sehingga memaksa kabinet Wilopo mengundurkan diri pada 2 Juni 1953. Peristiwa ini juga meperlihatkan ketegangan – ketegangan yang mendalam antara dua pasangan koalisi utama dalam kabinet yakni masyumi, partai islam yang lebih moderat dan PNI yang lebih nasionalis. Ketegangan ini tidak hanya mengungkapkan pendekatan yang berbeda yang diambil dalam usaha menyelesaikan konflik – konflik agraria, tetapi kelihatan secara jelas ketika Masyumi gagal memperoleh dukungan PNI untuk mengambil ladang – ladang minyak di Sumatera Timur kepada pemilik yang berhak yakni Royal Dutch / Shell.

Runruhnya kabinet Wilopo dan pencapaian kekuasaan kabinet Ali Sastro Amidjoyo pertama ( 1953 – 1955 ) menggembar – gemborkan permulaan kebijaksanaan yang lebih militan terhadap investasi asing. Hal ini, diindikasikan oleh pembatalan pemerintah Indonesia terhadap bagian kebijaksanaan perdagangan konferensi meja bundar. Kabinet Ali Sastro Amidjoyo juga mendorong proses Indonesianisasi ekonomi dengan tenaga yang lebih besar, membantu secara aktif perusahaan – perusahaan Indonesia mengambil bagian yang lebih besar dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti impor, bank, pelayaran, penggilingan padi dimana kepentingan – kepentingan Belanda dan China telah dominan. Tekanan untuk mengindonesiakan juga nyata dalam perusahaan – perusahaan asing, karena perusahaan – perusahaan asing didesak dengan kuat untuk memberikan pelatihan yang lebih banyak bagi personil – personil Indonesia, sehingga mereka dapat mengambil alih untuk posisi – posisi teknis, manajerial, pengawasan dalam jumlah yang makin bertambah dari orang – orang yang melepaskan kewarganegaraannya. Bukti – bukti apapun yang tersedia memperlihatkan bahwa tekanan – tekanan ini rupanya sungguh efektif. Sebagai contoh perusahaan minyak milik Amerika, Stanvac melaporkan bahwa proporsi pekerja Indonesia dalam posisi teknis, administrasi dan pengawasan telah meningkat dari 27 % pada awal tahun 1949 menjadi 72 % pada akhir 1954. Sebuah perusahaan Inggris – Indonesia juga melaporkan bahwa pada tahun 1940 staf manajerialnya terdiri dari 268 orang asing dan 55 orang Indonesia, tetapi pada tahun 1960 rasio dari 268 orang asing dan 55 orang Indonesia, tatapi pada tahun 1960 rasio telah berubah menjadi 255 orang Indonesia dan hanya 16 orang asing.

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah mempersiapkan Undang – Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1953 sebelum iklim investasi asing memburuk. Meskipun suasana secara umum bermusuhan terhadap perusahaan – perusahaan asing, kabinet Ali Sastro Amidjoyo kedua ( 1956 - 1957) menyetujui sebauh versi Undang – Undang Penanaman Modal Asing yang dimodifikasi yang akhirnya diabaikan oleh Parlemen pada tahun 1958. Pada tahun yang sama Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) didirikan untuk mengatur Undang – Undang Penanaman Modal Asing. Meskipun Undang – Undang tidak melarang mayoritas pemilik asing, dinyatakan bahwa kerjasama dengan pasangan Indonesia akan mendapat perlakuan prioritas. Undang – Undang juga menyatakan bahwa pemindahan keuntungan dan deviden keluar negeri akan diizinkan meskipun nilai tukar yang harus digunakan tidak terperinci ( pada saat Indonesia mempunyai nilai tukar yang beragam ). Beberapa ketentuan ini kemudian dimasukkan dalam Undang – Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 yang diberlakukan pemerintah Orde Baru.

Namun demikian, nasionalisasi perusahaan – perusahaan Belanda tahun 1957 / 1958 dan pendiri anti – barat Presiden Soekarno yang memuncak membuat Undang – Undang ini sebagian besar tidak efektif sejak permulaan. Hanya setahun setelah pengesahan oleh Parlemen Indonesia, Undang – Undang ini dicabut oleh Presiden Soekarno, dalam beberapa peristiwa pada tahun 1959. Sejak saat itu, kebijaksanaan terhadap investasi asing yang resmi tidak ada. Meskipun investasi swasta asing yang baru tidak diperbolehkan selama periode ini, sejumlah proyek – proyek industri baru diajukan oleh pemerintah Indonesia. Proyek – proyek ini dibiayai dengan kredit luar negeri, terutama kredit diberi oleh pemerintah lain dalam tingkat terbatas juga kredit suplier swasta.

Persahabatan yang lebuh akrab antara Presiden Soekarno dengan China pada awal tahun 1960 –an dan sikap permusuhan pemerintah Indonesia yang makin meningkat terhadap Barat terutama Amerika Serikat dan Inggris karena oposisi mereka terhadap kampanye Ganyang Malaysia membawa nasionalisasi semua perusahaan Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1963, meskipun langkah – langkah ini seolah – olah dibenarkan untuk melindungi perusahaan – perusahaan ini dari aksi – aksi organisasi pekerja yang bermusuhan.

Nasionalisasi perusahaan – perusahaan Inggris dan Barat lainnya pada tahun 1963 / 1964 berarti akhir perusahaan – perusahaan swasta asing yang menjadi kenyataan kehidupan ekonomi sejak era kolonial akhir. Menariknya, pada waktu itu tidak seorang pun dapat meramalkan bahwa beberapa tahun kemudian kebijaksanaan yang bermusuhan terhadap Penanaman Modal Asing sepenuhnya berubah dan kebijaksanaan pintu terbuka dijalankan pada tahun 1967 dibawah pemerintahan Indonesia yang beru yang membuka pintu lebar – lebar bagi investasi asing.[6]

---

[1] A Booth.1988.Agricultural Development in Indonesia.Sydney.Allen & Unwin.Hal : 483.

[2] Faisal Basri.2002.Perekonomian Indonesia.Jakarta.Erlangga.

[3] Tulus T.H. Tambunan.2011. Perekonomian Indonesia.

[4] J. Thomas Lindblad.2002.Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.Yogyakarta.Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Hal : 388.

[5] Ibid. Hal : 389.

[6] Ibid. Hal :391.